oleh

Hadapi Darurat Pendidikan, Kemenag Serukan Guru PGSI Berinovasi

Jakarta – koranprogresif.co.id – Direktur GTK Kemenag Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag mengajak kepada PGSI dan lembaga-lembaga Pendidikan agar dalam kondisi Darurat Pendidikan era New Normal, terus berinovasi melaksanakan berbagai model pembelajaran daring di Madrasah.

Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan Virtual PGSI dengan Direktur GTK dengan tema “PERAN STRATEGIS GURU SWASTA DI ERA NEW NORMAL” pada Rabu (1-Juli-2020) kemarin diikuti oleh 115 Perwakilan Pengurus PB,PW dan PD mulai Sumatra, Jawa, Kalimantan, NTT hingga Papua.

“Mari bersama-sama kita berinovasi untuk memberikan solusi bagi Pendidikan Madrasah, Kemenag juga terus berupaya agar dalam kondisi New Normal kwalitas pendidikan tetap terjaga untuk mewujudkan generasi unggul yang berakhlakul karimah,” kata Suyitno.

Untuk itu, maka peran kreatif guru PGSI dan lembaga pendidikan lainnya sangat strategis. “Jika nantinya ada Madrasah yg melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), maka pastikan memperhatikan keamanan siswa dan guru dengan Protokol Covid-19,” ujar Profesor Suyitno.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketum PB. PGSI, Dr. Moh. Fattah Yasin, M.Pd menyampaikan, Guru PGSI slalu siap melaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dengan beragam model pembelajaran, hal itu sdh terbukti dan teruji dalam 3 bulan terakhir ini. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PJJ, diantaranya adalah 30% siswa yang tidak punya HP sendiri harus gantian dengan orang tua. Saat orang tua kerja HP dibawa,” kata Fattah.

Kendala lain ada pada guru, karena siswa tidak masuk maka SPP tidak dibayarkan. Padahal di Madrasah swasta SPP sebagai sumber utama untuk menggaji guru. “Akibatnya TIGA BULAN LEBIH GURU TIDAK DIGAJI, dampaknya untuk beli Pulsa/Paketan HP sebagai sarana PJJ, banyak guru yang harus hutang demi keberlangsungan PJJ”, ujar Fattah Yasin.

Pembina PB.PGSI, H. Muh Zeen, Adv, S.Ag, M.Si. menyampaikan, hingga saat ini masih banyak hak-hak guru swasta yg belum diberikan. Muh Zeen menyebutkan, mohon Kemenag memberikan hak-hak guru swasta yang sudah menjalankan tugasnya demi bangsa. Diantaranya tunggakan Inpassing bagi ribuan guru tahun 2011-2013. “Kalau Kemenag mampu membayar rapelan Tukin bagi PNS, kenapa untuk guru swasta yang gajinya jauh dibawah UMR kok tunggaan inpassing 3 tahun TIDAK DIBAYARKAN?”, tanya Muh Zeen yang dikuatkan oleh Drs. Suparman, M.Pd, selaku Ketua Dewan Kehormatan PGSI. “Masalah lainya adalah Pembukaan Inpassing yang sudah dijanjikan akan dibuka pada akhir 2019, saat PGSI audiensi dg Dir. Kemenag Februari tahun 2019 lalu. Juga rencana penambahan kuota Sertifikasi, namun hingga saat ini belum direalisasikan,” pungkas Muh Zeen yang juga Legislator DPRD Jawa Tengah.

*KABUPATEN DEMAK SIAP LAKSANAKAN PJJ DAN PTM*

Ditempat terpisah, Ketua PGSI Demak, Noor Salim didampingi oleh Suhadi, Wakil Ketua 2 Bidang Infokom menyampaikan, ya, kami ribuan Guru PGSI Demak telah beradaptasi dengan kondisi Darurat Covid-19 dan bersiap PJJ era New Normal. “Berbagai model Pembelajaran telah diterapkan, salah satu contohnya di MTs/MA Taqwiyatul Wathon Sumberejo Mranggen Demak,” kata Salim.

Model pembelajaran yang dilakukan adalah perpaduan antara Luring dan Online Podcast, Luring adalah pembelajaran Offline tanpa tatap muka. “Secara bergantian tiap dua minggu sekali siswa mengambil bahan ajar dan tugas berupa Hard Copy Modul di Madrasah yang telah dibuat oleh MGMP tingkat KKM, hal ini kami tempuh karena tidak semua siswa punya HP. Untuk mengatasi kejenuhan juga dilaksanakan pembelajaran Online dengan Podcast atau siaran non streaming berupa rekaman guru lewat Audio dan Video yang telah direkam sebelumnya. Siswa yang punya HP bisa mengunduh Podcast sewaktu-waktu, untuk didengarkan kapanpun dimanapun,” jelas Salim yang juga kepala UKS.

Acara Silaturrahmi dan diskusi berlangsung lancar selama hampir 2 jam, dimoderatori oleh H.Junaidi, S.Ag ketua PGSI Tegal. (Red).

News Feed