Gubernur Hadiri Paripurna HUT Jambi Ke-66

Jambi – koranprogresif.co.id – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengemukakan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Jambi menjadi momentum untuk evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikannya saat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jambi dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Jambi yang ke-66 pada Tahun 2023, bertempat di Ruang sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (06/01/2023). “Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, pribadi, serta segenap masyarakat Provinsi Jambi, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak-Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdahulu beserta keluarga, yang telah banyak berbuat dan bertekad, untuk membangun Jambi yang lebih baik, ini memberikan spirit dan inspirasi bagi kami, dalam berkarya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” ucap Al Haris.

Dikatakan Al Haris, Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jambi mengangkat Tema ”Jambi Mantap-Membangun Negeri“. Secara filosofi, tema ini menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan tiga misi pembangunan yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan sumber daya manusia.

“Gambaran dari capaian pembangunan tahun 2022, dimana kondisi perekonomian daerah terus mengalami membaik dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas di segala lini. Tentunya ini berkat upaya-upaya semua masyarakat dan OPD, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Kabupaten/Kota yang terus menciptakan terobosan dan strategi dalam menyikapi dinamika kehidupan dengan segala permasalahannya,” kata Al Haris.

“Capaian indikator makro yang tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 3,66%, dan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari Year on Year pada Triwulan III Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20%. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas produksi dan ekonomi daerah juga ditunjukkan dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94.

Sementara itu, terhadap kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan, dimana pada bulan Maret tahun 2022 persentase penduduk miskin mencapai sebesar 7,62% atau sebanyak 279,37 ribu orang, turun sebesar 0,47% dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 8,09% atau sebanyak 293,86 ribu orang. Kemudian, dalam mengatasi kondisi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jambi, juga menunjukkan trend menurun yaitu pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 1,16% atau 42.411 orang, turun sebesar 0,14% dari tahun 2021 sebesar 1,30% dengan jumlah 47.229 orang.

Selanjutnya, terhadap angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5%, dari capaian tahun 2021 sebesar 5,09% turun menjadi 4,59% pada tahun 2021,” sambung Al Haris.

Lebih lanjut Al Haris menjelaskan, kondisi inflasi Provinsi Jambi, yang pada awalnya merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan terhadap tingginya angka inflasi secara nasional.” Secara perlahan dengan langkah dan strategi kebijakan serta rencana aksi yang telah dilakukan, mampu menunjukkan hasil positif dan mampu keluar dari zona yang menjadi perhatian khusus hingga Desember 2022.
Peran Pemerintah Provinsi bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan sehingga Provinsi Jambi telah mampu untuk menekan inflasi dari 8,55% pada bulan Juli 2022 menjadi 6,35% pada bulan Desember 2022,” jelas Al Haris.

“Kondisi makro daerah yang terus membaik, juga mampu mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2022 sebesar 72,14%, atau meningkat sebesar 0,51% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 71,63%. ini memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang dan memacu percepatan pembangunan ke depan,” lanjut Al Haris.

Al Haris Menekankan, Pada tahun 2022, isu aktual di Provinsi Jambi selain kondisi ekonomi, juga menghadapi permasalahan sosial yang salah satunya adalah konflik tenurial dan telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat yaitu penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Dalam rangkaian penyelesaiannya, Pemrov memberikan apresiasi atas sumbangsih Pemerintah Pusat, Forkopimda Provinsi, peran strategis DPRD Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait, secara bersama-sama mampu menuntaskan hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat kepemilikan tanah kepada Suku Anak Dalam (SAD) 113 yang terdampak.

“Ini juga merupakan bukti dan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi yang sangat intens menyikapi aspirasi masyarakat dalam menciptakan kondusifitas dalam mengatasi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat,” tekan Al Haris.

Al Haris mengemukakan, menyikapi isu aktual permasalahan transportasi akibat intensitas tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang salah satunya adalah batubara, cukup memberikan pengaruh dan dampak negatif.

Di satu sisi, batubara merupakan salah satu dari potensi yang mampu mendongkrak nilai kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi, namun di sisi lain juga mempengaruhi kondusifitas aktivitas arus barang dan jasa antar daerah di wilayah Provinsi Jambi. Pemrov bersama Forkopimda dan Kabupaten yang memiliki potensi dengan para pelaku usaha terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

“Kita akui juga bahwa akibat dari intensitas lalu lintas angkutan sangat berpengaruh pada tingginya laju kerusakan jalan dan kepadatan lalu lintas di beberapa ruas Jalan Nasional dan Provinsi,” imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut, kita telah melaksanakan strategi dan rencana aksi dalam pengaturan sistem transportasi daerah yang salah satunya mendorong pembangunan jalur darat melalui jalan khusus, kemudian dengan alternatif multimoda melalui jalur Sungai Batanghari menuju ke outlet distribusi produksi yaitu pelabuhan. Selain itu, juga mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan jalan yang bersifat major terutama pada ruas-ruas yang dianggap krusial untuk diprioritaskan penanganannya,” ungkap Al Haris.

“Dalam membangun sistem logistik dan tatanan transportasi Provinsi Jambi sebagian dari konektifitas antar wilayah di Pulau Sumatera, kita sangat mengapresiasi penetapan baru Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah menetapkan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Muaro Jambi sebagai salah satu dari 10 tambahan Proyek Strategis Nasional.

“Ini adalah bentuk Intervensi Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan terciptanya daya saing antar wilayah dan meningkatnya peluang investasi daerah dengan mengoptimalkan potensi unggulan,” lanjut Al Haris.

Al Haris menegaskan bahwa, Pemrov Jambi mendapat supporting dari Pemerintah Pusat yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam memberikan stimulan alokasi program yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya dalam peningkatan fasilitas kesehatan terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini menjadi perhatian kita untuk ditingkatkan pelayanannya.

“Bentuk konkret yang telah laksanakan melalui kerja sama dengan pihak rumah sakit yang bersifat penanganan kekhususan, yaitu RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita; RS Dharmais; RS Pusat dan Otak Nasional, Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Harapan lainnya adalah perhatian Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang mampu dan berkualitas,” tegas Al Haris.

“Saya menyadari bahwa dalam rentang periode pembangunan JAMBI MANTAP yang sedang di laksanakan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan semua lapisan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Ini cukup menggembirakan tentunya dengan terselenggaranya Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi, salah satunya Pembangunan Jalan TOL Betung-Jambi dan Jambi-Rengat yang telah menyelesaikan fase pembebasan lahan. Harapan dukungan percepatan pembangunan fisiknya dapat direalisasikan sehingga dapat bermanfaat dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah dan memacu daya saing investasi daerah sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional, khususnya di Pulau Sumatera,” pungkas Al Haris.

Pada kesempatan ini, hadir Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), R Muhajir Effendy, Pangdam II/ Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, dan anggota DPR RI diantaranya Bakrie, Hasan Basri Agus, Hasbi Anshory serta dari DPD RI Ria Mayang Sari dan para pejabat lainnya. (Sofyan).

Berita Lainnya