oleh

GERAK CEPAT PEMBERANTASAN MAFIA TANAH, KEJATI KALSEL BUKA HOTLINE PENERIMAAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

-Nasional-229 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 16 tahun 2021 tetang Pemberantasan mafia tanah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat sarana penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat yang menjadi korban praktek mafia tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sarana penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat ini dalam bentuk layanan penerimaan informasi dan
pengaduan melalui SMS dan Whatsapp (SMS dan WA) dengan nomor 0821 3733 3933 yang langsung
terhubung dengan Tim Pemberantas mafia tanah pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Adapun sarana penerimaan informasi dan pengaduan ini telah berlaku sejak hari ini Selasa (18 Januari 2022).

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sangat berharap, dengan adanya hotline ini masyarakat Kalimantan Selatan dapat merasakan hadirnya negara dalam perlindungan hak hak warga negara, khususnya bagi mereka yang mencoba mempertahankan hak kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jangan sampai justru menjadi korban
atas praktek mafia tanah.

Hotline penerimaan informasi dan pengaduan atas praktek mafia tanah ini, akan segera dipublikasikan oleh kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui penyebaran di media sosial maupun media massa lokal, agar masyarakat segera mengetahuinya.

Selaku Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ponco Hartanto, SH, MH, menginstruksikan kepada jajarannya yang masuk dalam Tim pemberantasan
Mafia tanah pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar bekerja professional dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan melalui Hotline yang telah disampaikan.

PLT Kepala Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Selatan, Ponco Hartanto, SH, MH mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan agar segera
melaporkan dan memberi informasi yang cepat, tepat dan jelas apabila ditemukan adanya praktek mafia tanah, pungkasnya. (MN).

Berita Lainnya