oleh

Dua Orang Mantan Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Di Vonis Bersalah

-Nasional-170 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Sidang perkara tindak pidana korupsi PT. Pos Indonesia regional Kalimantan Selatan (Kalsel) digelar Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Agenda kali ini pembacaan putusan oleh majelis yang diketuai oleh Jamser Simanjuntak, Rabu (11/5/2022).

Melalui Siaran Pers Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Romadu Novelino, SH, MH menerangkan bahwa, dua orang terdakwa perkara korupsi yang merupakan Mantan Oknum Pegawai PT. Pos Indonesia di Kalsel divonis bersalah, telah terbukti korupsi menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin di hadapan kedua terdakwa yang hadir secara virtual di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Keputusan tersebut yaitu:
1. Terdakwa Didi Ansari mantan Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Pantai divonis pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama empat bulan.

Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,9 miliar lebih dan jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa. Jika harta bendanya tak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara selama tiga tahun.
2. Terdakwa Sapriadi, Mantan Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Tanjung Batu divonis penjara selama empat tahun dan enam bulan serta denda Rp 200 juta subsider pidana penjara selama empat bulan.

Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 585 juta lebih yang jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa. Jika harta bendanya tak mencukupi juga, maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan.

Dengan putusan ini, artinya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Didi Ansari dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terdakwa Sapriadi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyertakan pertimbangan yang memberatkan yakni selain kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi tapi juga menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap PT. Pos Indonesia.

Dari fakta-fakta rangkaian persidangan sebelumnya, kedua terdakwa diketahui menyelewengkan dana milik PT. Pos Indonesia baik pada komponen program tabungan e-Batarapos, pembayaran daring hingga melalui pembuatan akun nasabah fiktif.

Dari praktik curang keduanya, timbul kerugian keuangan negara mencapai total lebih dari Rp 3 miliar. (MN).

Berita Lainnya