oleh

Direktur LSKP Jateng: Rotasi dan Mutasi Jajaran Pemkab Demak Harus Sesuai Aturan

Demak – koranprogresif.co.id – Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah mempertanyakan terkait permasalahan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak menjadi sesuatu hal yang ribet.

Direktur LSKP Jateng, M. Rifai menuturkan, mutasi dan rotasi jabatan sebenarnya hal yang lumrah, apalagi saat ini banyak jabatan OPD di Kabupaten Demak yang kosong/diisi Plt dan hampir ada 10 jabatan eselon 2 yang kosong. Namun ini seolah – olah terlalu menjadi hal yang rumit.

“Apakah tidak bisa saling dikoordinasikan dalam tata kelola Pegawai di Kabupaten Demak,” ujarnya kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (26/1).

Disamping itu, lanjut dia, apa tindak lanjut setelah 14 hari surat diterima oleh Bupati Demak, tanggal 26 November 2021 surat diterima, hingga kini sudah Januari 2022.

“Tanggal 26 November 2021 lalu muncul surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Demak dengan nomor B_4328/kasn/11/2021 yang sifatnya segera perihal rekomendasi atas evaluasi tata PNS di Pemerintah Kabupaten Demak,” terangnya.

Disinyalir surat ini terbit menanggapi surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Demak yang bernomor 170/858 tangga 28 Oktober 2021 perihal permohonan evaluasi pelaksanaan manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Ditegaskan dia, apakah langkah DPRD Kabupaten Demak setelah surat KASN no. 4328 dibacakan sebagai pengantar rapat paripurna ke – 43, hingga saat ini masih banyak jabatan kosong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Diketahui, Surat KASN kepada Bupati Demak dengan nomor b_4328/kasn/11/2021 juga dibacakan pimpinan DPRD Kabupaten Demak dalam rapat paripurna ke – 43 sebagai pengantar.

Dalam isi surat tersebut pada intinya, KASN menegaskan kepada Bupati Demak, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bahwa KASN membatalkan rekomendasi KASN nomor 3971/kasn/11/2021 pada tanggal 9 November 2021 perihal hasil evaluasi kinerja dan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Demak.

Dan KASN dalam surat nomor b_4328 merekomendasikan kepada Bupati Demak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPM) ada 2 rekomendasi. Dan dalam surat tersebut, juga disampaikan Bupati dikasih waktu 14 hari sejak surat diterima.

Sementara itu, Bupati Demak, dr. Hj. Esti dan Sekda, dr. Singgih, saat di konfirmasi wartawan terkait berita diatas melalui pesan whatshap dan sms, Kamis (27/1/2022) pukul 13.28 wib, belum memberikan jawaban.

Sementara Ketua DPRD Demak, H. S. Fahrudin Bisri Slamet saat dimintai komentar terkait berita diatas, Kamis (27/1/2022), pukul 13.39 menyatakan, Apresiasi dan mendukung Pemda karena merespon surat dari KASN dengan melakukan evaluasi. “Pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah Pemda dalam melakukan Rotasi dan Mutasi di jajarannya, karena Pemda melakukan evaluasi surat dari KASN dan DPRD,” ujar Slamet yang juga Ketua DPC PDIP Demak.

Senada dengan Ketua DPRD Demak, Kepala Inspektorat Demak, Kurniawan Efendi saat di konfirmasi terkait berita diatas, Jum’at (28/1/2022), pukul 11.11 mengungkapkan bahwa, Pemda akan patuh dan siap melakukan regulasi sesuai aturan dan surat dari KASN sudah diindahkan dan ditindak lanjuti, ujar Kurniawan yang juga Plt BKPP singkat. (Red).

Berita Lainnya