Sukabumi – koranprogresif.co.id – Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Interen BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Angaran 2022 di Pendopo Sukabumi, Senin (6/3/2023).
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Setio Prayitno menyampaikan bahwa, pemeriksaan fokus pada Sistem Pengawasan Internal baik pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja, penyusunan atas pertanggungjawaban keuangan dan menilai atas kepatuhan Undang Undang.
Menurut Setio, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi,serta pemeriksaan aspek efektivitas, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. “Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan Aset tetap, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal,” ungkapnya.
Sementara Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami dalam sambutanya menyatakan bahwa, Pemeriksaan untuk mengetahui sampai sejauh mana laporan keuangan ini menjadi perhatian semua, hingga bagaimana Good governance bisa di laksanakan dengan efektif. “Kedatangan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Propinsi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan motivasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan,” ujarnya.
H. Marwan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik adanya pelaksanaan Pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh BPK Propinsi Jawa Barat.
“Demi Suksesnya acara Pemeriksaan ini, kepada Perangkat daerah, selaku pengguna anggaran harus tetap semangat dan menjaga komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kab Sukabumi,” tambahnya.
H. Marwan berterimakasih atas rekomendasi BPK RI Propinsi Jawa Barat dan segera menindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat dan sebagai evaluasi ke depan. (EK).
