oleh

Aliansyah Dukung Aparat Hukum Proses Laporan Dugaan LSM Terima Uang Rp 200 Juta

-Mitra tni-221 views

 

Banjarmasin- koranprogresif.co.id – Salah seorang pegiat anti korupsi di Kalimantan Selatan (Kalsel), Aliansyah yang merupakan Ketua LSM KPK APP sangat mendukung aparat hukum untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan salah satu LSM yang menerima suap untuk salah satu proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Bahkan, Aliansyah meminta agar adanya laporan yang sudah disampaikan masyarakat ke polda Kalsel ini dibuka terang benderang dan tegas, sehingga tak menimbulkan fitnah berkepanjangan khususnya yang bisa mencoreng komunitas LSM di Kalsel.

“Itu bagus, karena jangan ada dusta diantara kita. Yang merasa dirugikan laporkan saja. Supaya orang jangan sembarangan ngomong,” tegas Aliansyah usai audiensi di Kejaksaan Tinggi Kalsel, Senin (25/7/2022).

Ketua LSM KPK APP meminta, jika ada fakta dan bukti terkait indikasi yang dilaporkan silahkan proses sampai ke pengadilan.

Sebab, jangan sampai munculnya ujaran atau statemen dari pejabat atau pihak lainya yang tak jelas, bisa menimbulkan fitnah berkepanjangan.

“Jadi itu harus tegas selama itu ada fakta dan bukti yang disampaikan ke kejaksaan atau dipengadilan silahkan laporkan,” pungkas Aliansyah.

Agar diketahui, kasus ini mencuat setelah ada pernyataan dari Marwoto yang merupakan saksi dalam sidang kasus proyek pembebasan lahan RSUD Pembalah Batung di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang menyeret terdakwa Abdul Wahid.

Dalam sidang yang digelar PN Tipikor Banjarmasin 10 Juni 2022, saat itu Marwoto yang merupakan Kasi Jembatan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabuoaten HSU ini menyebut ada LSM yang menerima uang Rp 200 juta dari hasil fee proyek lahan tersebut.

Karena tak menyebut nama LSM penerima, maka sejumlah LSM di Kalsel pun merasa gerah.

Salah satunya, Ketua LSM LP3K Kalsel Akhmad Bahrani, Senin (27/Juni/2022) lalu telah melaporkan ujaran Marwoto ke Direktorat Reskrimum Polda Kalsel, dengan perkara dugaan pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana dan atau /311KUHPidana. (MN).

Berita Lainnya