oleh

AKBP Purnama: Wartawan Harus Bisa Menyajikan Berita Yang Positif

Mataram – koranprogresif.co.id – Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bersama Dewan Pers melaksanakan diskusi terkait pemberitaan yang menyangkut perempuan dan anak.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP PURNAMA, S.I.K kepada wartawan Kamis (25/4) melalui rilis mengatakan, dari hasil diskusi tersebut, ada beberapa point yang harus di pedomani dan dilaksanakan oleh media terkait pedoman pemberitaan ramah anak.

Adapun point-point tersebut yakni:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberikan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visul dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, pencapaian mempertimbangkan dampak psikologi anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.

7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku, apabila identitas sudah diberikan maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak, khusus untuk media Siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus.

10. Wartawan tidak memberikan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang tertkait politik dan mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) semata-mata hanya dari Medsos.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang berlaku.

“Jadi dalam hal ini, tugas wartawan dalam mencari berita dan peliputan harus sesuai peraturan yang ada,” pungkas Purnama. (Red).

News Feed